17+8 Tuntutan Rakyat: Suara Perubahan untuk Indonesia
MASA DEPANARTIKEL
Tagar #IndonesiaBerbenah menjadi simbol harapan agar negara ini benar-benar berpihak pada rakyat.
17+8 Tuntutan Rakyat lahir dari keresahan publik atas situasi politik, ekonomi, dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya setelah demonstrasi 28–30 Agustus 2025. Tuntutan ini bukan hanya seruan emosional, tapi rangkuman dari berbagai suara masyarakat sipil, akademisi, organisasi mahasiswa, hingga lembaga independen yang menuntut perubahan nyata dari pemerintah.
7 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (Deadline: 5 September 2025)
1. Tugas Presiden Tercinta
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demo 28–30 Agustus 2025.
2. Tugas DPR RI yang Pro Raykat
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
Publikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah dinas, dll).
Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah (diselidiki KPK).
3. Tugas Ketum Partai Politik
Pecat atau beri sanksi tegas untuk kader DPR yang tidak etis.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
4. Tugas Kepolisian Yang Baik Hati
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Hentikan tidakan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
Tangkap & proses hukum transparan terhadap oknum aparat yang melanggar HAM.
5. Tugas TNI Tersayang
Segera kembali ke barak, stop keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan disiplin internal, agar anggota TNI tidak menggambil alih fungsi Polri.
Pastikan komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
6. Tugas Kementerian Ekonomi
Pastikan upah layak untuk semua pekerja (guru, nakes, ojol, buruh dll) diseluruh indonesia.
Ambil langkah untuk mencegah PHK massal, lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh soal upah minimum & outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)
Bersihkan dan Reformasi DPR: audit independen, tolak mantan koruptor, hapus hak istimewa DPR.
Reformasi Partai Politik: wajib publikasi laporan keuangan & pastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
Reformasi Perpajakan: batalkan pajak memberatkan rakyat, buat sistem adil.
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, DPR harus segerah mengesahkan RUU perampasan aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukan komitmen serius dalam memberantas korupsi ,diiringi dengan perkuat KPK & UU Tipikor.
Reformasi Kepolisian: profesional, humanis.
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, Pemerintah harus mencabut TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar dan DPR harus memulai revisi UU TNI.
Perkuat Komnas HAM & Lembaga Pengawas Independen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Tinjau kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan: evaluasi UU Ciptaker, lindungi hak buruh,evaluasi audit tata kelola danantara dan BUMN
Sumber artikel : Instagram Jeromepolin,salsaer dan dagelan
Rakyat menegaskan bahwa kepercayaan tidak bisa diminta begitu saja, tapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Pemerintah diminta segera merespons tuntutan ini dengan transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan elite.